Beranda > Nasional > Anak Dalam Dunia Kepegawaian

Anak Dalam Dunia Kepegawaian

Oleh: Muhammad Yusuf. S.Ag

Anak merupakan titipan dari yang maha kuasa terhadap sepasang insan. Orangtua sebagai pelindungnya sudah sepatutnya untuk menjaga, merawat, bahkan mendedikasikan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal kebutuhan anak, orangtua sewajarnya bekerja agar hal-hal wajib seperti sandang, pangan, papan dapat terpenuhi.

Akan tetapi, pada kenyataannya beberapa kali penulis melihat masih ada anak yang bekerja guna memenuhi kebutuhannya. Jika memang seorang anak sudah tidak memiliki orangtua atau wali lainnya, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002, anak akan menjadi tanggungan pemerintah dan tidak boleh sampai terlantar.

Dalam dua tahun terakhir sebesar 1,5 persen dari total populasi anak sebesar 84,4 juta jiwa. Mereka tak mengenyam bangku sekolah sama sekali. Lama bekerja pun beragam, mulai dari satu jam hingga 97 jam seminggu. Hal ini menjadikan anak sebagai sumber daya manusia yang belum matang akan tetapi seperti di paksa untuk melakukan sesuatu yang harusnya belum dilakukan.

Lalu bagaimana jika seorang anak masih dipekerjakan? jelas tidak diperbolehkan, sesuai dengan undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 68 tentang ketenagakerjaan. Akan tetapi dari sudut pandang penulis, masih terdapat hal yang belum jelas tentang anak sendiri. Secara teerminologi tidak ada penjelasan apa itu anak, hanya dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengklasifikasikan anak adalah seseorang yang dibawah usia 18 tahun.

Baca juga  Ali Zamroni Serahkan Bantuan APD Kepada Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung Tirtayasa

Dalam koridor audit ketaatan, hal ini cukup membingungkan karena ada beberapa hal yang belum jelas mengenai pelarangan mempekerjakan anak, karena tidak adanya definisi tersendiri tentang anak yang dilarang di pekerjakan.

Jika beracuan pada usia, anak adalah seseorang dibawah usia 18 tahun, tentu hal itu membuat bingung terhadap undang-undang lainnya, sebelum di revisi dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7, minimal batas usia menikah bagi wanita adalah 16 tahun, maka bagaimana seorang wanita yang sudah menikah di usia 16 tahun apakah masih dikatakan sebagai anak? lalu apakah dia boleh bekerja, sedangkan mungkin dia sudah menjadi orangtua dari seorang anak.

Analisis pertanyaan yang ada menjadi sebuah gambaran akan besarnya pengaruh undang-undang terhadap moralitas yang nampak di lingkungan sekitar dalam dunia kerja, tertutama di era digital seperti sekarang.

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

SEMMI Pandeglang Laporkan Oknum Yang Diduga Sunat Dana PIP

PANDEGLANG- Ketua Umum Sarekat Mahasiswa Muslimin (SEMMI) Cabang Pandeglang melaporkan kasus indikasi korupsi Propgram Indonesia …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: