Beranda > Nasional > Aminkan Pelarangan Natal Oleh Sepihak di Sumbar, DPP GAMKI Sebut Fachrul Razi Lakukan Diskriminasi

Aminkan Pelarangan Natal Oleh Sepihak di Sumbar, DPP GAMKI Sebut Fachrul Razi Lakukan Diskriminasi

Suaranesia.co-“Menteri Agama seharusnya bersikap adil dengan memberikan ruang kebebasan melaksanakan ibadah kepada setiap umat beragama. Dimanapun mereka berada, baik di wilayah mayoritas maupun minoritas, tanpa perlakuan diskriminasi,” ujar Willem Wandik, Ketua Umum DPP GAMKI, Senin (23/12/19).

Dikatakan Wandik, sapaan akrabnya, nomenklatur Kementerian Agama tidak menyebut secara “eksklusif” urusan Kemenag adalah bagi “mono” agama, tetapi urusan Kemenag adalah “poli” agama atau semua agama.

“Apakah keyakinan agama Kristen dalam menjalankan Ibadah Natal, dapat dikonsensuskan dengan ajaran agama lain (muslim Sumatera Barat?). Tentunya jawabannya “tidak”, sebab keyakinan tentang Ibadah Natal merupakan “doktrin agama” yang menjadi wilayah keyakinan umat Kristen/ Katolik dimana pun mereka berada,” sambung Wandik.

Menurut Wandik, urusan ibadah merupakan wilayah keyakinan, termasuk Perayaan Ibadah Natal yang digolongkan sebagai urusan “believe system” dalam keyakinan ajaran Injil/Alkitab.

Lanjut Wandik, muncul kekhawatiran apabila istilah “kesepakatan/konsensus” yang dibuat sepihak dan dilegitimasi oleh Kemenag. Hal ini telah membenarkan terhadap masalah besar yang dialami oleh Umat Kristen Sumatera Barat.

“Negara ini bebas untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 dan 29. Tetapi kenyataanya, telah terjadi pembiaran terhadap orang-orang yang melanggar UU. Hal ini merupakan perlakuan diskriminasi dari Kemenag,” ujar Wandik.

Sebagai Kementerian yang mengurusi agama, dikatakan Wandik, seharusnya Fachrul Razi tidak boleh menjadi juru bicara bagi satu golongan agama mayoritas di Sumatera Barat, dengan menyebutkan “itu hasil kesepakatan”.

“Fachrul Razi itu kan Menteri Agama, bukan juru bicara satu golongan agama di Sumatera Barat,” ucap Wandik.

Lanjut Wandik, Kemenag amnesia terhadap kewajibannya, yang harus melindungi setiap kegiatan ibadah dan keyakinan seluruh umat beragama di Indonesia. Kesepakatan itu kan hanya larangan yang dibenarkan oleh sepihak, tetapi Menteri Agama kok mengaminkannya.

“Tidak seharusnya terjadi lagi di negara Pancasila ini. Menteri Agama harus jeli dan bijak mengatasi hal seperti itu. Supaya kedepan tidak terjadi hal yang sama,” tandasnya.

Baca juga  Terkait Surat Andi Taufan, GAMKI:  Publik Jangan Terlalu Menghakimi

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Kisruh UU Cipta Kerja: Aktivis Ancam Kepung Reses Anggota DPR Willy Aditya dan Ach Baidowi

Madura- Sejumlah aktivis penolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berasal dari Madura menyerukan untuk …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: