Beranda > Foto > Ada Upaya Penyalahgunaan Wewenang, GEMARI Desak KPK dan Polri Usut Program Kartu Prakerja

Ada Upaya Penyalahgunaan Wewenang, GEMARI Desak KPK dan Polri Usut Program Kartu Prakerja

BRIGADENEWS.CO- Polemik tentang mundurnya dua Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra serta program Kartu Prakerja masih dianggap belum usai, semua pihak terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus turun tangan mengawasi persoalan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia (Gemari), Husen Umkabu, Kamis (30/04) saat berbincang dengan redaksi di acara buka puasa bersama di, Jl. Sabeni No 20, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat.

“Saya minta pada KPK dan Polri untuk segera turun gunung, sebab mundurnya dua stafsus presiden tidak merubah keputusan menghentikan program yang tengah berjalan. Begitu juga dengan program Kartu Prakerja ini juga banyak yang janggal secara mekanisme birokrasi dan perundang-undangan.” Kata Husen.

Ketua HMI Cabang Ciputat itu menegaskan, pelaksanaan program Kartu Prakerja tersebut sangat sepi dari pengawasan legislatif. Bahkan, Husen menilai, DPR dalam mengawasi Kartu Prakerja seperti lempar batu sembunyi tangan.

Baca juga  Polri Rilis Capaian Kinerja Personel, 2019 Ada 398 Personel Kena Pidana Narkoba

“Justru saya aneh dengan DPR ini, mereka mengkritik setelah program ini sudah jadi, dengan anggaran yang begitu besar, bukankah DPR punya fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi, ini justru seperti ada upaya lempar batu sembunyi tangan,” tegas Husen.

Oleh karena itu, Husen meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas adanya praktek dugaan korupsi dalam program Kartu Prakerja serta memeriksa semua perusahaan-perusahaan Startup yang bekerjasama dengan pemerintah dalam program Kartu Prakerja, agar diperiksa izin usahanya.

Ia menduga, ada beberapa perusahaan yang terlibat kerjasama dalam program Kartu Prakerja tidak memiliki izin bahkan izin operasi perusahaanya habis.

“KPK harus usut tuntas persoalan ini, sebab dalam program Kartu Prakerja ini, sangat mungkin terjadi praktek-praktek korupsi. Ini justru menurut saya ada upaya penyalahgunaan wewenang dari pemerintah. Mabes Polri harus memeriksa, apakah perusahaan-perusahaan yang terlibat itu punya izin,” pungkas Husen.

Seperti diketahui, pemerintah melibatkan delapan perusahaan Startup dalam program Kartu Prakerja, diantaranya PT Tokopedia, PT. Bukalapak.com, PT. Haruka Evolusi Digital Pintaria, Utama, Sekolahmu, SISNAKER, MauBelajarApa.com, dan PT Ruang Raya (ruang guru).

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

GMPI Dukung Kejari Sorong, Ungkap Kasus Korupsi Realisasi Belanja dan Jasa Alat Tulis Kantor (ATK) di BPKAD

Jakarta – Roger Melles Ketua Umum Gerakan Muda Papua Indonesia (GMPI) mendukung upaya Kejaksaan Negeri …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: