Dunia menghadapi “kegagalan moral yang dahsyat” karena kebijakan vaksin Covid yang tidak setara, kata Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan tidak adil bagi orang muda dan sehat di negara kaya untuk mendapatkan suntikan sebelum orang-orang yang rentan mendapatkannya di negara-negara yang lebih miskin.

Ia mengatakan lebih dari 39 juta dosis vaksin telah diberikan di 49 negara-negara yang kaya – tetapi satu negara miskin hanya memiliki 25 dosis.

Sementara itu, WHO dan China dikritik karena respons mereka terhadap Covid-19.

Panel independen yang ditugaskan oleh WHO mengatakan badan kesehatan masyarakat PBB itu seharusnya mengumumkan keadaan darurat internasional lebih awal, dan juga mengecam China karena tidak mengambil tindakan kesehatan lebih awal.

Sejauh ini, China, India, Rusia, Inggris, dan AS semuanya telah mengembangkan vaksin Covid, sementara vaksin lainnya dibuat oleh tim multinasional – seperti vaksin Pfizer Amerika-Jerman.

Hampir semua negara ini memprioritaskan distribusi kepada penduduknya sendiri.

Apa yang dikatakan kepala WHO?

Dalam sesi dewan eksekutif WHO pada hari Senin, Dr Tedros mengatakan, “Saya harus terus terang: dunia berada di ambang bencana kegagalan moral – dan harga kegagalan ini akan dibayar dengan nyawa dan kehidupan di negara-negara termiskin di dunia. “

“Pada akhirnya, tindakan ini hanya akan memperpanjang pandemi, pembatasan-pembatasan yang diperlukan untuk mengatasinya, serta penderitaan manusia dan perekonomian,” tambahnya.

Dirjen WHO itu juga menyerukan komitmen penuh terhadap skema berbagi vaksin global Covax, yang akan mulai diluncurkan bulan depan.

“Tantangan saya terhadap semua negara anggota adalah memastikan bahwa pada saat Hari Kesehatan Dunia pada 7 April, vaksin Covid-19 telah diberikan di setiap negara, sebagai simbol harapan untuk mengatasi pandemi dan mengatasi ketidaksetaraan yang mengakar pada berbagai tantangan kesehatan global,” kata Dr Tedros.

Sejauh ini, lebih dari 180 negara telah menandatangani prakarsa Covax, yang didukung oleh WHO dan kelompok-kelompok advokasi vaksin internasional. Tujuannya adalah untuk menyatukan negara-negara menjadi satu blok sehingga mereka memiliki kekuatan lebih untuk bernegosiasi dengan perusahaan obat.

Sembilan puluh dua negara – semuanya berpenghasilan rendah atau menengah – akan mendapatkan vaksin yang dibayar dengan dana dari sejumlah donor.

“Kami telah mendapatkan dua miliar dosis dari lima produsen, dengan opsi lebih dari satu miliar dosis vaksin lagi, dan kami berencana untuk memulai pengiriman pada Februari,” kata Dr Tedros.

Bagaimana tanggapannya?

Hancock mengatakan Inggris telah “memberikan dukungan finansial paling banyak dalam upaya internasional ini untuk memastikan setiap orang memiliki akses ke vaksin”.

Pemerintah Inggris telah menyediakan £ 548 juta (Rp 10,5 triliun) untuk program Covax.

Lebih dari empat juta orang di Inggris telah menerima dosis pertama vaksin virus corona, menurut data pemerintah.

Orang-orang berusia 70-an dan yang secara klinis sangat rentan di Inggris adalah mereka yang saat ini diberikan vaksin.

Bulan lalu, badan kampanye Aliansi Vaksin Rakyat mengatakan bahwa negara-negara kaya menimbun dosis vaksin Covid dan orang-orang yang tinggal di negara-negara miskin akan tertinggal.

Dikatakan bahwa hampir 70 negara berpenghasilan rendah hanya akan dapat memvaksinasi satu dari 10 orang.

Kanada, khususnya, mendapat kecaman koalisi yang mengatakan negara di Amerika Utara itu telah memesan cukup dosis vaksin untuk memvaksin setiap warga Kanada sebanyak lima kali.

Pada bulan Desember, Karina Gould, menteri pembangunan internasional Kanada, membantah tuduhan bahwa negara itu menimbun vaksin, dengan mengatakan setiap diskusi tentang surplus vaksin adalah “hipotetis” karena dosisnya belum diberikan.

Dia mengatakan Kanada menyediakan C $ 485 juta (Rp 5.3 triliun) untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi Covid-19.

Dalam laporan sementara mereka, panel ahli independen mengatakan China dan WHO seharusnya bertindak lebih cepat selama masa awal wabah virus corona.

Dokumen tersebut mengatakan bahwa Beijing seharusnya bertindak lebih tegas untuk melokalisasi wabah awal di kota Wuhan yang pertama kali terdeteksi pada akhir 2019.

Para ahli juga mengkritik WHO karena baru mengumumkan keadaan darurat global pada 30 Januari 2020.

“Sistem peringatan pandemi global tidak sesuai,” kata laporan itu. “Organisasi Kesehatan Dunia tak berdaya untuk melakukan pekerjaan itu.”

Panel ahli dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark dan mantan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf.

Tentang Suara Nesia

Kritis Mencerdaskan Bangsa

Lihat Juga

Kembali Turun Aksi Soroti Perdin, Cipayung Plus Minta Pemda Konsentrasi Pada Pemulihan Ekonomi

PANDEGLANG- Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan …

Tinggalkan Balasan

SuaraNesia.co
%d blogger menyukai ini: